JAKARTA – Lembaga  Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sulsel menargetkan nilai proyek konstruksi masuk melalui kontraktor lokal di Sulsel sepanjang tahun 2017 sekitar  Rp 5,5 triliun. Angka ini naik sekitar  10 persen dari target tahun 2016 sekitar Rp 5 triliun. Tahun 2015 Rp 4,5 triliun.

Angka ini dominan atau sekitar 40 persen disumbang dari konstruksi infrastruktur umum pemerintah Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (APBN) meliputi jalan, jembatan, dan lainnya. Selebihnya infrastruktur umum lainnya seperti gedung bertingkat, rumah sakit, sekolah dan lan lainnya.

Ketua LPJK Sulsel, Kilat Karaka, Senin (14/11) mengatakan,  niliai dan jumlah proyek optimistis masih bisa dimaksimalkan dengan peningkatan kapabilitas perusahaan jasa konstruksi serta  tenaga ahli yang ada didalamnya.

“Saat ini perusahaan konstruksi lokal belum menjadi tuan rumah di tanah sendiri. Pengerjaan konstruksi masih banyak dilakukan oleh kontraktor dan konsultan  nasional bahkan internasional,” kata Kilat, saat ditemui di kantornya, Jl Bonto Manai, Makassar.

Beberapa faktor “ketidakpercayaan” pengerjaan konstruksi oleh lokal karena beberapa perusahaan dan tenaga di dalamnya belum memadai ditandai dengan non sertifikasi.

“Tanpa sertifikasi resmi, maka pemilik proyek tidak akan mempercayakan pengerjaan kepada kontraktor,” katanya.
Dia menyebutkan baru sekitar 10 persen dari keberadaa perusahaan dan tenaga ahli yang ada di Sulsel, memiliki sertifikat laik.