Jokowi Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur, Apa Hasilnya?

07/06/2017

Tidak berkategori

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, beberapa program pembangunan yang masuk ke dalam rencana strategis Kementerian PUPR hingga tahun 2019 mendatang bakal sulit untuk terealisasi. Hal tersebut diketahui setelah melakukan evaluasi program setengah perjalanan dari Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). 

"Jadi itu dilakukan review oleh Menteri Bappenas, bagaimana capaiannya untuk RPJMN kita. Secara nasional, ada 13 persen yang mungkin enggak tercapai, 63% target bisa dicapai dan 24% harus kerja keras," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Basuki menjelaskan, dari 13% program yang bakal sulit tercapai tersebut, yang tercakup pada program di Kementerian PUPR di antaranya adalah program pembangunan 1 juta Ha irigasi dan rehabilitasi 3 juta Ha irigasi pada sektor Sumber Daya Air (SDA) dan program sejuta rumah.

"Target irigasi, target perumahan, itu yang agak terganggu targetnya," ungkapnya.

Meski dirasa bakal sulit tercapai, namun target ini tak bakal diubah. Menurutnya, pihaknya bakal terus berusaha keras untuk memacu target yang dipatok, meski dari hasil evaluasi hal ini masuk dalam kategori bakal sulit tercapai.

"Dengan performance itu, pak Jokowi dan JK bilang biarin saja. Tinggalin saja. Di sidang kabinet memutuskan untuk tidak diubah. Enggak tercapai, enggak apa-apa, namanya juga target. Tapi kita harus lebih kerja keras lagi, kalau bisa 13% ini diperkecil," jelasnya.

Namun demikian, Basuki optimistis target pemerintah untuk membangun 1.000 km jalan tol dan 65 bendungan hingga tahun 2019 bisa tercapai. Bahkan khusus untuk jalan tol, Indonesia akan mendapatkan 1.800 km jalan tol baru pada 2019 nanti. Khusus untuk tol Trans Jawa, seluruhnya dijamin selesai pada 2019, kemudian disusul oleh beberapa ruas Trans Sumatera, dan tol di Kalimantan serta Sulawesi.

Tol-tol tersebut di antaranya Manado-Bitung, Samarinda-Balikpapan, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, dan Kayu Agung-Palembang.

Target ini dirasa realistis untuk dicapai lantaran pembangunan jalan tol yang tak melibatkan dana dari pemerintah dengan jumlah besar, melainkan melalui skema-skema seperti KPBU, PINA dan investasi swasta murni. Begitu pula dengan program pembangunan bendungan yang bakal terus berjalan sesuai rencana.

"Kalau tol kan enggak dari APBN tok. APBN itu kecil sekali. Yang lebih banyak investasi dan BUMN. Bendungan juga kan tetap dibiayai. Air minum juga dengan investasi KPBU. Jadi enggak berpengaruh," pungkasnya. (dna/dna)