Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga kini belum merampungan pembentukan holding BUMN konstruksi dan perumahan. Pembentukan holding masih menunggu penerbitan payung hukumnya.

’’Untuk konstruksi dan perumahan, semua sudah klir (jelas, Red), tinggal soal legal saja,’’ kata Deputi Usaha Bidang Konstruksi dan Sarana dan Prasarana (KSPP) Kementerian BUMN Pontas Tambunan kemarin (29/5).

Untuk BUMN konstruksi, pemerintah menunjuk PT Hutama Karya (Persero) sebagai induk holding. Alasannya, seluruh saham Hutama Karya hingga kini masih dimiliki pemerintah.

Hutama Karya nanti memimpin BUMN konstruksi lainnya. Yakni, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Indra Karya (Persero), dan PT Yodya Karya (Persero).

Selanjutnya, BUMN perumahan akan dipimpin Perum Perumnas. Anggotanya adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), dan PT Indah Karya (Persero).

Saat ini persiapan pembentukan holding BUMN konstruksi dan perumahan terbagi atas dua bagian. Yakni, persiapan holding di setiap perusahaan dan proses hukum pembentukan holding.

’’Persiapan pembentukan holding di masing-masing BUMN sudah dilakukan dengan melakukan sosialisasi, penyatuan sistem, dan kesiapan organisasi, dalam hal ini perseroan,’’ katanya.

Pontas berharap dua holding BUMN itu bisa mempercepat pembangunan infrastruktur yang saat ini digenjot pemerintah. Sebab, hingga kini, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terkendala pembebasan lahan, perizinan, dan sumber dana yang terbatas.

Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, Kementerian BUMN mengupayakan sinergi antar-BUMN infrastruktur, maritim, serta perumahan dan pengembang nasional. Infrastruktur yang saat ini dibangun adalah proyek tol Jabodetabek, trans Jawa, dan trans Sumatera dengan panjang 1.642,42 km.

BUMN KSPP kini terlibat dalam pengerjaan proyek strategis nasional. Antara lain, pengembangan jalan tol, light rail transit (LRT), dan kereta cepat. Hingga 2019, BUMN KSPP ditargetkan mampu membangun 1.000 km jalan tol, 1 juta unit rumah per tahun, serta menurunkan biaya logistik dari 25 persen menjadi 15 persen terhadap produk domestik bruto.

Percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk memeratakan kesejahteraan yang ditunjukkan dengan rasio gini. Indeks rasio gini Indonesia tercatat 0,397 atau menurun jika dibandingkan dengan 2015, yakni pada posisi 0,408. (dee/c22/noe)