Tanggap Darurat Covid-19, Pemerintah Kaji Larangan Mudik Lebaran 2020

27/03/2020

Highway

Jakarta - Penyebaran wabah COVID-19 yang semakin meluas membuat pemerintah melakukan kajian ulang terkait himbauan maupun larangan terkait virus ini di tanah air. Salah satunya dalam penanganan Musim Mudik Lebaran 2020 nanti.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga Sudah membatalkan program mudik gratis Lebaran 2020 yang mana bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 tersebut. Mengenai hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyampaikan bahwa keputusan itu sedang dalam tahap pengkajian dan pembicaraan.

"Nanti akan ada rapat terbatas soal ini, kemungkinan juga akan dibicarakan. Untuk saat ini kami baru menghapus yang mudik gratis, baik dari Kemenhub, BUMN, swasta," ujar Budi.

Budi menambahkan bahwa saat ini sedang sangat tidak kondusif. Penyebaran virus ini semakin meluas setiap harinya. Oleh karena itu, Pemerintah sudah memulai penyebarluasan himbauan kepada masyarakat untuk tidak meninggalkan rumahnya jika tidak dalam kondisi yang mendesak.

Himbauan untuk tidak berpergian keluar kota seperti pulang kampung juga telah dicanangkan oleh pemerintah. Budi menjelaskan bahwa jika kondisi masih belum pulih, maka mudik akan memberikan risiko yang tinggi untuk penyebaran Covid-19 bagi Indonesia.

"Seperti yang diketahui mudik ada banyak orang yang melakukan perjalanan, risikonya tinggi karena membuat penyebarannya semakin meluas. Kalau dari kami sudah mulai gencar mengimbau. Kepastiannya seperti apa, mungkin nanti saat rapat terbatas akan diputuskan," ujarnya.

Sementara itu, salah satu BUJT yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk. juga akan mendukung langkah pemerintah guna mencegah penyebaran virus Corona. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Corporate Secretary Jasa Marga M. Agus Setiawan yang menyampaikan bahwa pihaknya akan mengikuti keputusan akhir perihal mudik Lebaran.

"Jasa Marga akan melaksanakan apa yang jadi kebijakan pemerintah dan memastikan pelayanan yg diberikan memenuhi SPM (standard pelayanan minimal)," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit menyampaikan juga telah menyampaikan empat skenario yang akan dilakukan pemerintah dalam menangani hal tersebut pada rapat koordinasi yang telah dilakukan sebanyak dua kali. Rapat ini dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, termasuk terkait mudik Lebaran 2020 termasuk persiapan rest area dan pembangunan jalan tol.

"Kami telah sampaikan usulan itu dan siap dengan protokol untuk berbagai skenario," ucap Danang

Sumber: sispro.co.id