Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dianugerahi gelar 'Perekayasa Utama Kehormatan' oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 

Penganugerahan gelar berlangsung pada pukul 10.30 WIB di Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menristekdikti M Nasir hadir menyaksikan penganugerahan gelar untuk Basuki.

Basuki membacakan orasi ilmiah berjudul 'Terobosan dalam Pembangunan Infrastruktur untuk Mengejar Ketertinggalan' untuk penganugerahan ini. Ia menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan sebuah keniscayaan, suatu keharusan jika menilik daya saing Indonesia dalam konteks global yang hingga kini masih berada di peringkat 41. 

Dalam hal daya saing infrastruktur, Indonesia menempati posisi 92 pada 2013. Berkat pembangunan infrastruktur pada 4 tahun terakhir, kini peringkat daya saing infrastruktur Indonesia naik ke posisi 60. Tapi itu belum cukup, Indonesia masih ketinggalan dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, pembangunan harus terus digenjot. 

Berbagai infrastruktur, mulai dari bendungan hingga jalan tol, sudah banyak yang berhasil dirampungkan. Total sudah 7 bendungan yang selesai dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Bendungan Payaseunara di Aceh, Rajui di Aceh, Nipah di Jawa Timur, Bajulmati di Jawa Tengah, Jatigede di Jawa Barat, Titab di Bali, dan Teritib di Kalimantan Timur.

"Dengan kerja sama dan dukungan berbagai pihak, ada berbagai hasil dan capaian, misalnya Bendungan Jatigede di Jabar, Titab di Bali, Nipah, Rajui aceh dan sedang dikerjakan secara pararel 30 bendungan di seluruh wilayah Indonesia," kata Basuki di Gedung BPPT, Kamis (3/8/2017). 

Untuk meningkatkan konektivitas, dibangun sejumlah jalan tol seperti Tol Krian di Mojokerto, Tol Pejagan-Pemalang, Tol Tanjung Priok Seksi E2, dan lain-lain. Ditargetkan 1.800 km tol baru terbangun sampai 2019.

Jembatan baru sekarang juga banyak, di antaranya Jembatan Merah Putih di Ambon, Jembatan Tayan di Pontianak, dan Jembatan Holtekamp di Papua. 

"Hingga akhr 2017 diharapkan ada tambahan 392 km yang merupakan bagian dari Tol Trans Jawa dan Sumatera. Hingga akhir 2019 1.800 km tol baru akan dapat dioperasikan," tukasnya. 

Tak ketinggalan pembangunan di wilayah perbatasan, sebanyak 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah diresmikan sepanjang 3 tahun pemerintahan Jokowi. Di antaranya PLBN Entikong, PLBN Nanga Badau, PLBN Montaain, PLBN Aruk, PLBN Skouw. "Untuk pengembangan kawasan perbatasan, telah diresmikan pengoperasian tujuh PLBN," kata Basuki. 

Di bidang perumahan, sampai akhir 2016 telah dibangun 1,5 juta unit rumah untuk memperkecil kekurangan pasokan (backlog) rumah di Indonesia.

"Dari sisi penguatan demand, berbagai skema pembiayaan telah diberikan seperti FLPP dengan 1% uang muka dan bunga 5% selama 20 tahun, dan bantuan uang muka Rp 4 juta, serta skema subsidi selisih bunga," ia menuturkan.

Menurut Basuki, kepemimpinan kuat Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) sangat mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Keduanya rajin terjun mengecek langsung progres pembangunan infrastruktur. Basuki mengibaratkan pembangunan infrastruktur di era Jokowi ini seperti musik Rock n Roll, terus berjalan cepat.

"Pak Jokowi dan Pak JK terjun langsung rutin mengecek pembangunan infrastruktur setidaknya 2 kali dalam siklus proyek. Bukan karena kurangnya trust terhadap pelaksana, tapi untuk memotivasi agar proyek dapat selesai tepat waktu, mutu dan manfaat. Jadi saya harus mengecek dua kali lebih banyak untuk memastikan semua berjalan sesuai target. Tidak ada pilihan lain kecuali bekerja dengan ritme Rock n Roll," tutupnya.