Balikpapan – Pembangunan infrastruktur penghubung di Ibu Kota Negara baru, Kalimantan Timur akan menjadi fokus prioritas dari Kementeria Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Salah satunya adalah dengan pengambil alihan porti APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk proyek Jembatan Pulau Balang oleh Kementerian PUPR. Sebelumnya pembangunan jembatan ini terkendala oleh pembebasan lahan, dan saat ini pihak Kementerian PUPR akan berfokus dalam penuntasan pembebasan lahan tersebut.

" Jembatan Pulau Balang masih ada kendala di Pemprov. Kemarin itu lambat, kalau kita percepat percuma juga karena mereka belum siap, dan gak akan ada yang lewat. Kita terus berkomunikasi dengan Pemprov,"kata Menteri Basuki

Pengambilalihan pekerjaan ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan, hal ini dikarenakan target rampung pembangunan pada 2020 dan akan beroperasi penuhpada Februasi 2021. Jembatan ini juga menjadi sektor penting penghubung antara berbagai daerah ke wilayah Ibu Kota Negara baru nantinya.

Dalam proses pembangunannya, Jembatan Pulau Balang ini dibuat dengan menggunakan tipe cable stayed dua pilon yang memiliki 117,5 meter. Bentang panjang yang menjadi bagian utama jembatan ini memiliki panjang 804 meter sedangkan untuk bentang pendek atau jembatan pendekat memiliki panjang 167 meter, serta dengan jalan akses menuju jembatan sepanjang 1.969 meter dikerjakan oleh Kementerian PUPR memakan biaya pembangunan sebesar Rp 1,33 triliun.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Kaltim, Taufik Fauzi menyampaikan saat ini sedang berlangsung pembebasan lahan sepanjang 17 km untuk menjadi jalan akses dari Jembatan Pulau Batang ke Balikpapan. Selain itu Taufik menyampaikan ia dan tim nya sedang memperhitungkan kebutuhan total pembebasan lahan yang diperlukan, namun untuk tahun ini pembebasan lahan tersebut sudah dialokasikan pada APBD Kaltim dengan nilai Rp 90 miliar.

Selain itu, pihaknya juga memperkirakan masih membutuhkan anggaran senilai Rp 500 miliar untuk merampungkan jembatan dari bentang Penajam Paser Utara (PPU) hingga Balikpapan (bentang panjang). Dana tersebut di luar kontrak konstruksi APBN berjalan senilai Rp 1,3 triliun.

Taufik memperkirakan proyek jembatan tersebut rampung pada 2021. Penyelesaian bentang sepanjang 880 meter ini, progres konstruksinya sudah mencapai 70%. Namun, target penyelesaian tersebut belum termasuk dengan penyelesaian akses jalan dari Balikpapan dan PPU.

"Untuk bentang pendek ada satu sisi yang sudah selesai dan menggunakan APBD senilai Rp 500 miliar," imbuhnya.

Adapun jembatan pulau Balang konstruksinya dilakukan oleh konsorsium yang terdiri atas PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, dan Banguncipta. Proyek ini dibangun untuk mendukung transportasi dari arah pelabuhan peti kemas Kariangau Balikpapan sekaligus mendukung kawasan industri tersebut.