Pembiayaan Jadi Tantangan Terbesar Dalam Percepatan Infrastruktur Indonesia

Nusa Dua – Pembangunan Infrastruktur sedang menjadi fokus pemerintah beberapa waktu belakangan ini, namun dalam percepatan pembangunan infrastruktur ini terdapat beberapa kendala yang ditemukan salah satunya adalah tantangan dalam hal pembiayaan. Saat ini Pemerintah Indonesia berusaha menggunakan paradigma baru dalam hal pembiayaan infrastruktur dengan mengedepankan peran swasta dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU).

“Saat ini kita mengenalkan paradigma pembiayaan dengan design pemerintah dan pihak swasta dalam perekonomian. Hal ini akan memberikan ruang dan membutuhkan kerangka kebijakan dan tata kelola yang sangat penting,” Jelas Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Dengan menggunakan skema baru pembiayaan ini, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan infrastruktur dapat menjadi pilihan pertama sehingga tidak lagi mengandalkan APBN dan keterlibatan BUMN karena public finance memiliki keterbatasan.

Dalam penerapan paradigma baru tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan upaya membangun skema pembiayaan inovatif dan kreatif, untuk memperkuat ketahanan fiskal Indonesia. Menteri Sri Mulyani menjelaskan lebih detail perihal tersebut serta dikatakan nya juga sudah ada beberapa proyek KPBU yang telah berjalan.

“Dengan paradigma ini kita bisa punya proses pengadaan dan persiapan proyek yang lebih baik, karena pihak swasta tidak akan percaya bila tidak ada perencanaan yang baik. Saya mengajak para investor dan kalangan bisnis untuk secara aktif berpartisipasi dalam berbagai proyek pengembangann infrastruktur di Indonesia,” kata Menteri Sri Mulyani.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso juga menyampaikan perihal terkait dengan paradigma baru pembiayaan infrastruktur, OJK memiliki komitmen dan mendorong perbankan serta lembaga keuangan untuk kreatif dan inovatif dalam pengembangan dari pembiayaan infrastruktur.

“OJK mendorong usaha komprehensif dalam mempromosikan pembiayaan infrastruktur dengan instrument keuangan dan pengembangan pasar yag lebih canggih,” kata Wimboh.