Kemenhub Terima Anggaran Rp 42,7 Triliun Pada RAPBN Tahun 2020

Jakarta – Pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat alokasi sebesar Rp 42,7 triliun. Jumlah ini naik Rp 1 triliun dari anggaran di tahun 2019, hal ini memungkinkan Kementerian Perhubungan meningkatkan kinerja dan pengembangan infrastruktur transportasi.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan pada tahun 2020 nanti Kemenhub akan fokus dalam peningkatan konektifitas antar daerah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi dan juga pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi.

"Anggaran tersebut akan di fokuskan pada konektivitas antar daerah melalui program seperti angkutan perintis tol laut dan tol udara sebesar kurang lebih Rp 1.4 triliun. Berikutnya adalah bagaimana kita juga mendorong peningkatan SDM transportasi melalui pendidikan dan pelatihan baik di sektor darat, laut dan udara. Tercatat akan dilakukan pendidikan sebanyak 380.000 orang dengan biaya sekitar Rp 2,1 triliun,” jelas Menteri Budi

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang akan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, diantaranya adalah Pembangunan Bandar Udara, Pelabuhan Laut dan Penyeberangan dan Reaktivasi Jalur Kereta Api.

Kemudian Kemenhub juga terus berupaya dalam melakukan optimalisasi pelayanan angkutan massal agar masyarakat semakin berminat pindah menggunakan angkutan massal. Dalam Hal ini Menteri Budi mencontohkan dalam pembangunan skema buy the service atau pembelian layanan oleh pemerintah kepada pihak swasta sebagai operator layanan transportasi seperti Bus Rapid Transit (BRT).

"Kalau selama ini kita memberikan bus ke daerah-daerah, sekarang kita mensubsidi angkutan bus. Diharapkan masyarakat lebih tertarik beralih menggunakan transportasi massal karena harga yang terjangkau. " tutur Menteri Budi

Selain itu, Menteri Budi Karya juga menyampaikan Kemenhub akan mendukung konektivitas antar daerah termasuk pada daerah sektor Pariwisata. Hal ini khususnya pada daerah destinasi wisata 10 Bali Baru di Indonesia, dengan berkolaborasi melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha baik BUMN maupun swasta.

"Kita akan mendapat mandat untuk menunjang pariwisata terutama Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan juga Sulawesi Utara (Sulut) karena memang sulut terlihat sangat potensial. Oleh karenanya beberapa kita melakukan perbaikan bandara melakukan perbaikan beberapa fasilitas pelabuhan dan tercatat juga tidak semuanya APBN. Misalnya, Bandara Komodo akan kita KPBU kan, dimana para investor asing sangat berminat dan ini pasti mendukung Labuan Bajo menjadi destinasi wisata yang baik,"jelas Menteri Budi