Jakarta - Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mulai melelang sembilan bendungan pada bulan ini

Dirjen Sumber Daya Air Kementrian PUPR Imam Santoso mengatakan, sembilan bendungan yang akan dilelang tahun ini adalah Rukoh di Aceh, Lausimeme di SUmatra Utara, Komering II di Sumatra Selatan, Bener di Jawa Tengah, Sidan di Bali, Temef di Nusa Tenggara Timur, Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Way Apu di Maluku, dan Baliem di Papua.

"Pertama Pamukkulu dahulu [yang dilelang], lalu Bendungan Sidan, lalu Lausimeme. Bendungan Pamukkulu minggu depan mulai kami lakukan lelang." ujarnya, Selasa (10/7).

Sebelumnya, Kementrian PUPR menargetkan dapat melakukan lelang kesembilan bendungan itu sebelum Lebaran. Namun, karena masih menunggu dikeluarkannya penetapan lokasi, lelang baru dapat dilakukan pada bulan ini.

" Syarat utama saat ini penloknya [penetapan lokasi] harus keluar dulu. pamukkulu akan dilakukan prakualifikasi dan lelang pada minggu depan. Untuk bendungan lainnya dilakukan bertahap pelelangannya." katanya.

Imam menuturkan, proses menuju pelelangan memang memakan waktu yang cukup lama lantaran pembangunan bendungan harus melalui sertifikasi dari Komisi Kemanana Bendungan terlebih dahulu.

Sertifikasi tersebut beberapa diantanya mencangkup komdisi geologis, seperti tanah agar fondasi benar - benar layak bisa dibangun di daerah tersebut.

" Saya melihat dengan beberapa desain yang sudah siap memang harusnya bisa dilakukan lelang awal Mei kemarin, tapi tenyata dicek ke lapangan lagi, dari Komisi Keamanan Bendungan, masih ada kesiapan teknis dan kondisi geologinya yang harus dilihat lagi." tuturnya.

Selain itu, tim keamanan bendungan juga harus terlebih dahulu mengecek hasil penyelidikan tanah untuk desain, terutama fondasi. Hal itu sangat penting agar tak terjadi rembesan maupun retakan.

" Fondasi bendungan ini sangat berpengaruh. Kalau fondas atau tanahnya jelek, akan potensial untuk runtuh. Kami sangat hati-hati dari fondasi bendungan ini. Kalau ada sedikit rembesn atau retak saja, ini akan berbahaya."

Sementara itu, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), Kementrian PUPR menargetkan pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung selesa akhir tahun ini.

Untuk itu, kata, Kepala BBWSCC T. Iskandar mengatakan, pihaknya melakukan percepatan normalisasi terhadap dua paket pengerjaan yang tersisa. "Dua paket sudah kami selesaikan pada akhir 2016. Dua paket kami kebut akhir tahun ini, semoga lahan dan pengerkaan bisa beres." ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan proyek tahun jamak sejak 2013 dan kontrak pengerjaannya sudah berakhir pada akhir 2016. Namun, kontak tersebut diperpanjang dan disetujui oleh kemenkeu sampai akhir tahun ini.

" Dengan potensi yang harus diselesaikan. Bapak Dirjen (Sumber Daya Air) meminta kepada Bapak Menteri PUPR untuk ditindaklanjuti kepada Menkeu sehingga kontrak normalisasi tersebut dapat diperpanjang sampai akhir 2017. Nah itu disetujui, maka ini bisa dilanjutkan."

Pihaknya, ujar Iskandar, bersama dengan Pemprov DKI Jakarta tengah merelokasi warga yang tinggal di wilayang Kampung Pulo hingga Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Normalisasi dari Kampung Pulo hingga Bukit Duri sepanjang 700 meter. Nantinya, normalisasi juga dilakukan hingga pintu Air Manggarai sepanjang 2,60 kilometer.

" Ini kami sudah SP-3 (surat peringatan ketiga) oleh pemda untuk relokasi warga. Target kami Oktober kami bisa selesai normalisasi yang di Bukit Duri dan Cipinang. Beberapa kepala keluarga sudah dipindahkan ke rusunawa."

Sungai Ciliwung yang dinormalisasai nantinya memiliki lebar sepanjang 40 meter dari yang tadinya hanya 20 meter.

Dia menilai, masalah utama lambatnya proses normalisasi ini masih berkutat pada pembebasan lahan.

"Sekarang gni, masalah pelaksanaan bisa kita ukut, masalah pembebasan lahan itu yang tidak bisa kita ukur. jadi, kendalanya sebenarnya 19 km untuk sungai dengan 36,20 km penataan kiri kanan itu, 3 tahun anggaran seharusnya selesai, kalau bicara hanya targer pelaksanaan. Tapi masalah dengan lahan ini yang tidak bisa kita capai, itu adalah pesan dari pemprov DKI. Kan terbentuknyua dengan ketersediaan rusunawa yang ada," tuturnya.

Sementara itu, normalisai Kali Sumber sepanjang 30 km, tambahnya, baru selesai sekitar 90%.

Kali Sunter yang belum dilakukan normalisasi hanya 5 m - 7 m. Nantinya setelah dinormalisasi lebar Kali Sunter ini menjadi 18 meter hingga 20 meter. "permasalahannya sma ini pembebasan lahan."

Nantina, apabila keseluruhan Kali Sunter ini sudah dinormalisasi, tidak akan terjadi limpasan air karena seluruhnya akan mengalir ke Kanal Banjir Timur.

Berdasarkan data dari BBWSCC, normalisasi Kali Ciliwung paket I yakni ruas Pintu Air manggarai sampai dengan Jembatan Kampung Melayu panjang 4,57 km dilakukan oleh kontraktor PT Adhi Karya Tbk dan PT Jaya Konstruksi dengan nilai kontrak Rp298,89 miliar.

Untuk paket II, Yakni dari ruas jembatan Kampung Melayu sampai dengan kembatan Kalibata sepanjang 4,01 km pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT Waskita karya Tbk. dan PT Hutama Karya nilai kontrak Rp298,6 miliar.