Karawang - Tahun 2018, Pemerintah Karawang akan membuka ribuan hektar lahan untuk pembangunan lima proyek raksasa yang merupakan program Pemerintah Pusat. Kelima proyek itu adalah pembangunan Bandara Internasional Karawang, Stasiun Transit Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, jalan tol Cikampek II (Jatiasih-Sadang-Purwakarta), Pelabuhan Penampungan Cilamaya dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU).

Kepala Bappeda Karawang, Eka Sanatha memastikan, meski lahan yang dibutuhkan ribuan hektar, dapat dipastikan tidak akan mengganggu program LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Ia menambahkan, untuk kelima proyek besar tersebut, Kabupaten Karawang harus menyiapkan ruang untuk merevisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Revisi RTRW Karawang menyesuaikan dengan kebijakan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat yang saat ini belum disahkan.

“Lima proyek Pemerintah Pusat ini membuat kita merevisi RTRW 2011-2031 untuk menyesuaikan dengan proyek Pemerintah Pusat. Lahan yang kita siapkan mencapai ribuan hektar namun persisnya belum kita update karena masih proses. Yang pasti lahan yang kita siapkan bukan lahan pertanian sehingga tidak mengganggu program LP2B yang sedang kita laksanakan,” tegasnya.

Menurut Eka, Pemerintah berencana menggunakan lahan dari hutan produksi yang terletak di Kecamatan Ciampel. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan, rencananya akan dicarikan lahan lain sebagai pengganti lahan hutan produksi yang digunakan untuk keperluan proyek tersebut.

“Sudah kita usulkan agar lahan pengganti berada di sekitar bantaran Sungai Citarum dan Cibeet. Agar daerah aliran sungai tersebut terjaga kelestariannya,” imbuhnya.